Mengikuti Rapat Sinkronisasi Kebijakan Antar Pemprov NTT dengan Pemkab/Pemkot se-NTT

Rapat ini diselenggarakan secara Daring oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT dalam menyikapi ketentuan Pasal 146 ayat (1) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yaitu Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% dari APBD di luar tunjangan guru yang bersumber dari Transfer ke Daerah.